Makna Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945
seperti tujuan negara, dasar dan bentuk negara, dan ketentuan dibentuknya Undang-Undang Dasar ini. Semua ini merupakan hal yang harus diwujudkan oleh seluruh warga negara Indonesia demi mencapai tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia.Jumat, 25 November 2022
MAKNA ALINEA KETIGA
Makna Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945
Bermakna Indonesia telah bersyukur kini telah menjalani kehidupan yang bebas tanpa adanya penjajahan. Karena semua ini berkat perjuangan dan rahmat dari kekuasaan TuhanMAKNA ALINEA KEDUA
Makna Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945
Mengartikan bahwa Indonesia saat ini telah meraih kemerdekaannya dan harus menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Meskipun merupakan negara yang memiliki budaya yang beragam Indonesia harus tetap bersatuWAWASAN NUSANTARA DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Wawasan berasal dari bahasa Jawa, wawas berarti pandangan atau tinjauan. Sementara nusantara dari kata nusa dan antara, artinya kesatuan kepulauan yang terletak di antara Benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik.
Sederhananya, wawasan nusantara adalah cara padang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya.
Baca juga: Contoh Penerapan Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Sehari-hari
Pada hakikatnya, wawasan nusantara merupakan perwujudan dari kepulauan Nusantara sebagai sebuah kesatuan.
Peran penting wawasan nusantara
Menurut Sri Widayati dalam buku Wawasan Nusantara (2020), peran penting wawasan nusantara adalah membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya.
Wawasan nusantara juga berperan sebagai rambu-rambu atau pedoman dalam perjuangan mengisi kemerdekaan.
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), peran penting wawasan nusantara ialah sebagai wujud persatuan dan kesatuan persepsi bagi bangsa Indonesia.
Dilansir dari Pentingnya Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan di Generasi Sekarang (2021) karya Musdalifah Qadariah, dengan memiliki persepsi yang sama, diharapkan hal ini dapat membawa bangsa Indonesia mencapai cita-cita nasionalnya.
Berikut beberapa peran penting wawasan nusantara dalam kehidupan sosial:
- Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi serta mantap
- Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pemanfaatan lingkungannya
- Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional.
ANCAMAN TERHADAP NEGARA DALAM BINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA
Ancaman terhadap integrasi nasional harus diantisipasi karena membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, agama, dan budaya, memegang teguh semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan keputusan final demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Integrasi nasional terdiri dari dua kata yakni, integrasi dan nasional. Kata integrasi berasal dari Bahasa Inggris integrate yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) integrasi memiliki makna pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.
Sedangkan, kata nasional menurut KBBI berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dengan demikian, integrasi nasional yakni, proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional.
Baca juga: Nilai-nilai Kebangsaan Penting Ditanamkan lewat Proses Pendidikan
Integrasi nasional penting diwujudkan untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Caranya dengan menghargai dan mengakui perbedaan yang ada, menumbuhkan sikap toleransi, dan memperkuat rasa nasionalisme. Tidak bisa dipungkiri, sebagai negara besar yang memiliki 1.340 suku dengan 718 bahasa dan enam agama yang diakui secara resmi, sangat rentan terhadap ancaman disintegrasi.
Jenis-jenis ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua yakni, ancaman militer dan nonmiliter. Ancaman militer umumnya dilakukan dengan kekuatan bersenjata dan teroganisasi yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan warga bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, spionasen, sabotase, pemberontakan, pelanggaran batas wilayah dan sebagainya.
INTEGRASI NASIONAL DALAM BINGKAI BHiNEKA TUNGGAL IKA
Bangsa Indonesia sejak dahulu telah dipersatukan dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu Negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.
HUBUNGAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan hubungan struktural dan fungsional antara kedua pemerintahan.
Hubungan struktural adalah hubungan berdasarkan tingkatan dalam pemerintahan.
Pemerintah pusat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional, sementara pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah.
Sementara itu, hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain.
Hubungan struktural pusat dan daerah
Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ada dua cara yang dapat menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu sentralisasi dan desentralisasi.
Dalam sentralisasi, segala urusan, tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi.
Dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada perangkat yang berada di tingkat bawahnya di daerah, seperti gubernur.
Contoh sentralisasi adalah Bank Indonesia yang menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan fiskal negara.
Berbalik dari sentralisasi, desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
Contoh desentralisasi, yakni dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah daerah memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur, mengurus, membina, serta mengawasi pendidikan yang dijalankan di daerahnya.
Hubungan fungsional pusat dan daerah
Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan yang saling melengkapi dan memengaruhi satu sama lain.
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta kota/kabupaten, atau antara provinsi dan kota/kabupaten diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Contoh hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah, yakni hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lain antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dengan adil berdasarkan undang-undang.
Penyelenggaraan urusan ini dibagi berdasarkan eksternalitas (pertimbangan dampak), akuntabilitas (pertimbangan yang paling dekat dengan dampak) dan efisiensi (pertimbangan sumber daya untuk melakukan urusan).